ICMI Sulsel, CIDES, dan CELIOS Gelar Diskusi Publik Bahas Reformasi Pajak Hijau dan Ketimpangan Fiskal Daerah

Gideon News.COM,--MAKASSAR – ICMI Organisasi Wilayah (Orwil) Sulawesi Selatan bersama Center for


Information and Development Studies (CIDES) ICMI Sulsel dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menggelar diskusi publik bertajuk "Kaya SDA, Miskin Anggaran? Saatnya Reformasi Pajak Hijau untuk Daerah!" di Red Corner Cafe Lantai 2, Jalan Yusuf Daeng Ngawing, Makassar, Selasa (4/8/2026).

Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian Pra Muktamar VIII dan Milad ke-36 ICMI Tahun 2026 ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, organisasi masyarakat, media, serta para pemangku kebijakan untuk membahas tantangan pengelolaan sumber daya alam, reformasi pajak hijau, dan kebijakan fiskal berkelanjutan sebagai upaya mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.

Ketua CIDES ICMI Sulsel, Dr. Adi Suryadi Culla, M.A., mengatakan diskusi tersebut diharapkan mampu melahirkan gagasan strategis dan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menciptakan sistem fiskal yang lebih adil, khususnya bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam.

"Kegiatan ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, serta pemangku kebijakan untuk membahas berbagai tantangan tata kelola sumber daya alam, reformasi pajak hijau, dan kebijakan fiskal berkelanjutan sebagai upaya mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah," ujar Adi Suryadi Culla.

Diskusi menghadirkan Ketua ICMI Orwil Sulawesi Selatan Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd., serta Ketua CIDES ICMI Orwil Sulsel Dr. Adi Suryadi Culla, M.A. sebagai pemberi sambutan.

Sementara itu, sejumlah narasumber dari berbagai kalangan turut memberikan pandangan dan analisis, di antaranya Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Sulsel yang juga Guru Besar Ekonomi Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, M.A., Executive Director CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2010–2011 yang kini menjabat Anggota Dewan Pers periode 2025–2028 Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., serta akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar Syamsu Alam. Jalannya diskusi dipandu oleh Andi Sri Wulandani sebagai moderator.

Melalui forum tersebut, para peserta diharapkan dapat merumuskan berbagai rekomendasi kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkeadilan, penguatan reformasi fiskal, serta penerapan pajak hijau (green tax) yang mampu mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.

Selain menjadi forum ilmiah, kegiatan ini juga menjadi wadah memperkuat sinergi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

"Diskusi ini terbuka bagi kalangan akademisi, mahasiswa, praktisi, organisasi masyarakat, media, maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap isu ekonomi hijau, tata kelola sumber daya alam, dan pembangunan daerah berkelanjutan," tutup Dr. Adi Suryadi Culla.

Lebih baru Lebih lama

Iklan Utama



Iklan Premium